Sekelumit Tentang Melanesian Spearhead Group (MSG)

Oleh Immanuel Franthos Papare -

Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah sebuah organisasi multilateral yang terdiri dari empat negara Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru. Organisasi ini didirikan sebagai sebuah perkumpulan politik pada tahun 1986. MSG dibentuk dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan memperkuat kerja sama ekonomi, budaya, dan keamanan antara negara-negara Melanesia.

MSG memiliki beberapa tujuan lainnya adalah:

  • Mendukung dekolonisasi dan kemerdekaan seluruh negara Melanesia dengan mengembangkan identitas dan keterkaitan budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia.
  • Meningkatkan perdagangan antar anggota dengan memberikan preferensi tarif bea cukai dan menghapus hambatan perdagangan lainnya.
  • Mendorong kerja sama teknis dan pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain.
  • Menyelaraskan kebijakan negara anggota dan tujuan bersama anggota untuk pertumbuhan ekonomi, tata pemerintahan yang baik dan keamanan
MSG memiliki sebuah perjanjian perdagangan yang disebut Melanesian Spearhead Group Trade Agreement, yang ditandatangani pada tahun 1993 dan direvisi pada tahun 2005. Melalui perjanjian perdagangan tersebut, MSG dapat mendorong dan mempercepat Pembangunan ekonomi perdagangan dengan preferensial sub-regional.

Pada tahun 2015, Indonesia diterima sebagai associate member, setelah mengajukan permohonan sejak tahun 2014. MSG menyadari bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Melanesia terbesar di dunia, terutama di wilayah Tanah Papua. Keanggotaan Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara MSG dan Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan

Kantor Sekretariat MSG berada di Port Vila, Vanuatu. Sekretariat ini dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok dan diserahkan kepada MSG pada bulan November 2007. Sekretariat MSG dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Dirjen MSG saat ini dijabat oleh Dr. Leonard Louma dari PNG.

Sejarah berdirinya MSG dimulai pada tahun 1986 ketika tiga negara pulau Melanesia Pasifik, yaitu Papua Nugini, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon, mengadakan pertemuan di Goroka, Papua Nugini. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan kemerdekaan Kaledonia Baru dari Prancis dan dukungan terhadap gerakan FLNKS. Pada pertemuan tersebut, ketiga negara sepakat untuk membentuk sebuah kelompok yang disebut Melanesian Spearhead Group (MSG).

Pada tanggal 14 Maret 1988, kepala pemerintahan masing-masing negara Melanesia dan pemimpin FLNKS bertemu di Port Vila, Vanuatu, dan menandatangani deklarasi yang resmi mendirikan MSG. Deklarasi tersebut menetapkan tujuan-tujuan MSG, yaitu untuk mempromosikan dan memperkuat perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi, nilai-nilai kesetaraan dan kedaulatan; untuk mendorong kerjasama ekonomi dan teknik antara anggota; dan untuk menyelaraskan kebijakan negara anggota dan tujuan bersama anggota untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata pemerintahan yang baik dan keamanan

Pada tahun 2007, MSG diakui sebagai Lembaga resmi yang diakui dalam hukum internasional setelah menandatangani Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group. Pada tahun yang sama, MSG mendirikan sekretariatnya di Port Vila, Vanuatu (bantuan dari Republik Rakyat Tiongkok). Sekretariat ini bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan MSG dan menyediakan layanan administratif kepada anggota MSG. (Ifp)

Lokasi: Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mekanisme Praktek Kerja Lapangan di Ditkersin Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk Mahasiswa Hubungan Internasional

Oleh -
1.    Meminta surat izin ke bagian Layanan Mahasiswa Universitas Bina Nusantara untuk        melakukan magang di Kementerian Pertahanan RI Direktorat Kerjasama         Internasional . 2.   Setelah mendapatkan surat izin dari Universitas Bina Nusantara, mahasiswa segera       menyiapkan CV dan surat izin magang tersebut jadi satu ke dalam amplop cokelat . 3.  Datang ke Kemhan bagian Ditkersin untuk mendaftarkan diri melakukan magang       dengan menyerahkan berkas-berkas tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam amplop      cokelat . 4.  Menunggu surat diterima untuk magang di Ditkersin Kemhan RI. 5.  Setelah menerima surat tersebut, lalu menyerahkan fotocopyan surat persetujuan       magang tersebut  kepada Layanan Mahasiswa Universitas Bina Nusantara. 6.  Datang ke Kemhan ba...
Baca selengkapnya

A Lil’ Story of Internship

Oleh -
Sebelum saya menceritakan pengalaman magang di Kementerian Pertahanan RI khususnya bagian Direktorat Kerjasama Internasional, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dekki Nur Hidayat mahasiswa semester 5 Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, lebih tepatnya sih di Lenteng Agung. Awal mula kenapa saya memilih Kemhan sebagai tempat magang, karena pertama saya mendapat ajakan dari teman dan kedua kebetulan saya juga sedang mengambil mata kuliah pengkajian strategi yang bisa di katakan masih ada kesinambungan dengan Kemhan. Ditambah dosen saya pun juga mendukung waktu saya dan teman saya konsultasi mengenai pilihan tempat untuk magang. Miscomunication   Sedih dan agak kecewa ketika saya dan teman saya datang ke Kemhan pada tanggal 1 November 2016 dimana seharusnya saya dan yg lain sudah mulai magang. Kenapa begitu? Yap karena ternyata terjadi miscomunication antara pihak TU dengan Direktorat Kersin dan kami. Pada hal 2 atau 1 minggu sebelumnya...
Baca selengkapnya

Profil dan Struktur Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Oleh -
Gambar
Nindya             Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Pertahanan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh P residen. Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.     ...
Baca selengkapnya