Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Filipina serta Respon Masyarakat Indonesia terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Oleh -

Sebagai negara yang berada di sebuah regional yang sama, Indonesia dan Filipina memiliki banyak kesamaan serta kebutuhan. Persamaan itu diantaranya seperti kondisi geografis serta tingkat perekonomian penduduknya. Diluar hal tersebut, kebutuhan akan keamanan masih menjadi sebuah hal yang krusial bagi eksistensi sebuah negara. Datang dari ungkapan bahwa negara tidak akan dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan negara lainnya, kerap kali dilakukan kerjasama antar negara. Dalam ini kerjasama terjadi antara Indonesia dan Filipina di bidang pertahanan dan keamanan.
Indonesia dan Filipina terikat dengan perjanjian bilateral yang dilakukan oleh kedua negara yang berjudul Memorandum of Understanding on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines. Dalam pertemuan kelima JCBC, dibuatlah sebuah perangkat yang bernama 2014-2016 Indonesia-Philippines Plan of Action yang didalamnya memuat aturan kerjasama antara kedua negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam perjanjian itu antaranya dimuat tentang melakukan pertukaran informasi keamanan, koordinasi pertahanan, serta kerjasama pendidikan pertahanan antara kedua negara.
Pada 2016, kembali disepakati perjanjian antara Indonesia dan Filipina, namun kali ini terdapat pihak ketiga yang ikut dalam kerjasama tersebut, yakni Malaysia. Ketiga negara tersebut melakukan pertemuan trilateral untuk membahas kondisi laut Sulu dan Sulawesi yang menjadi tempat bagi banyaknya perompakan serta penculikan terhadap awak dari kapal-kapal yang melintas. Pertemuan ini kemudian menghasilkan joint declaration yang intinya adalah menyepakati untuk dilakukannya joint patrol serta koordinasi antara angkatan laut masing-masing negara untuk mengamankan wilayah tersebut.
Bagi masyarakat awam, kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini tidaklah memiliki arti yang besar. Pada dasarnya, masyarakat awam hanya dapat merasakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih cenderung ke permasalahan ekonomi, seperti kebijakan yang berkaitan dengan harga bahan-bahan pokok serta tarif dasar listrik. Untuk persoalan seperti kerjasama keamanan, masyarakat secara umum bersifat lebih acuh tak acuh karena tidak mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Meskipun demikian, di kalangan akademisi dan praktisi terutama di bidang politik serta hubungan internasional, persoalan ini memiliki arti yang amat penting. Setiap saat, negara akan berusaha untuk mempertahankan eksistensinya. Untuk mewujudkan hal itu, maka negara akan memberlakukan kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, hal ini dikarenakan oleh eksistensi sebuah negara dapat terhenti apabila mendapatkan ancaman keamanan yang tidak dapat ditanggulangi. Hal ini disadari betul oleh para akademisi serta praktisi politik dan hubungan internasional.
Sebagai kesimpulan, hubungan antara Indonesia dan Filipina di bidang pertahanan serta keamanan terbilang erat. Hal ini didasarkan kepada kondisi geografis kedua negara yang memiliki perbatasan langsung. Ancaman-ancaman yang didapati oleh kedua negara pun secara umum sama, seperti adanya perompakan di laut seperti yang dijelaskan diatas. Atas dasar tersebut, akan sangat baik jika terus dilakukan komunikasi antara kedua negara untuk semakin meningkatkan kerjasama terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Selain itu, akan lebih baik jika kedua negara kedepannya melibatkan negara-negara lain disekitarnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam dalam kerjasama keamanan. Hal ini dapat meningkatkan efektifitas dari kerjasama yang dilakukan tersebut. Kemudian, warga negara indonesia sebaiknya tidak mempertahankan sikap acuh tak acuh terhadap negara, seperti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki derajat yang paling tinggi, oleh karena itu, sudah semestinya jika rakyat mengawasi, mengontrol, dan bila perlu mengkritisi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk didalamnya kebijakan di bidang pertahanan serta keamanan.

Afriandha Fakhri
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
  





Komentar

  1. Zhafirah Yanda Masya28 Mei 2017 pukul 03.08

    Permasalahan keamanan Laut Sulu-Sulawesi bukanlah permasalahan baru, begitu pula dengan upaya negara-negara di sekitarnya (Indonesia, Malaysia, dan Filipina). Implementasi kerjasama keamanan di laut sulu-sulawesi sepertinya tidak cukup hanya sebatas joint patrol antar tiga negara saja. Harus ada SOP yang jelas mengenai tindakan yang disepakati ketiga negara. Selain itu, keterlibatan negara lain dirasa perlu, karena jalur sulu-sulawesi juga merupakan jalur perdagangan selain selat malaka.

    BalasHapus
  2. Kralovna Safa28 Mei 2017 pukul 03.08

    Dengan berada di wilayah asia tenggara, memang sulit untuk bekerja sendirian atau menjadi pribadi yang mandiri tanpa menjalin kerjasama dengan negara lain. Hal ini Indonesia harus tetap waspada dalam menjalin kerjasama dengan negara lain, dan harus mampu melihat kearah mana tujuan asli mereka dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia.

    BalasHapus
  3. Safira N A28 Mei 2017 pukul 04.00

    Memang benar bahwasannya masyarakat juga perlu untuk mengontrol dan mengawasi apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya yang dilakukan pemerintah untuk membangun sikap aware masyarakat terhadap ancaman-ancaman sekaligus kebijakan yang diambil oleh pemerintah atas ancaman tersebut? Kalaupun sudah tertulis jelas dalam Undang-undang mengenai ancaman Keamanan pada umumnya atau bukan secara khusus membahas suatu isu, masyarakat awam justru cenderung mengabaikan hal-hal yang berbau hukum karena dirasa tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi mereka sendiri.

    BalasHapus
  4. anggitriyana28 Mei 2017 pukul 08.49

    menurut saya akan lebih bagus lagi jika terus dilakukan komunikasi antara kedua negara untuk semakin meningkatkan kerjasama terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Selain itu masyarakat juga harus berperan mengawasi, mengontrol, dan bila perlu mengkritisi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk didalamnya kebijakan di bidang pertahanan serta keamanan. karena ini sebenarnya sudah menjadi kewajiban kita bersama agar sebagai warga negara yg baik dalam menjaga pertahanan dan keamanan di negara sendiri

    BalasHapus
  5. Anonim29 Agustus 2023 pukul 18.09

    Yang memberi komentar menjadi contoh kepedulian anak muda Indonesia melihat berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar negara kita. Maju terus Mahasiswa Magang. Sukses

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mekanisme Praktek Kerja Lapangan di Ditkersin Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk Mahasiswa Hubungan Internasional

Oleh -
1.    Meminta surat izin ke bagian Layanan Mahasiswa Universitas Bina Nusantara untuk        melakukan magang di Kementerian Pertahanan RI Direktorat Kerjasama         Internasional . 2.   Setelah mendapatkan surat izin dari Universitas Bina Nusantara, mahasiswa segera       menyiapkan CV dan surat izin magang tersebut jadi satu ke dalam amplop cokelat . 3.  Datang ke Kemhan bagian Ditkersin untuk mendaftarkan diri melakukan magang       dengan menyerahkan berkas-berkas tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam amplop      cokelat . 4.  Menunggu surat diterima untuk magang di Ditkersin Kemhan RI. 5.  Setelah menerima surat tersebut, lalu menyerahkan fotocopyan surat persetujuan       magang tersebut  kepada Layanan Mahasiswa Universitas Bina Nusantara. 6.  Datang ke Kemhan ba...
Baca selengkapnya

A Lil’ Story of Internship

Oleh -
Sebelum saya menceritakan pengalaman magang di Kementerian Pertahanan RI khususnya bagian Direktorat Kerjasama Internasional, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dekki Nur Hidayat mahasiswa semester 5 Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, lebih tepatnya sih di Lenteng Agung. Awal mula kenapa saya memilih Kemhan sebagai tempat magang, karena pertama saya mendapat ajakan dari teman dan kedua kebetulan saya juga sedang mengambil mata kuliah pengkajian strategi yang bisa di katakan masih ada kesinambungan dengan Kemhan. Ditambah dosen saya pun juga mendukung waktu saya dan teman saya konsultasi mengenai pilihan tempat untuk magang. Miscomunication   Sedih dan agak kecewa ketika saya dan teman saya datang ke Kemhan pada tanggal 1 November 2016 dimana seharusnya saya dan yg lain sudah mulai magang. Kenapa begitu? Yap karena ternyata terjadi miscomunication antara pihak TU dengan Direktorat Kersin dan kami. Pada hal 2 atau 1 minggu sebelumnya...
Baca selengkapnya

Profil dan Struktur Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Oleh -
Gambar
Nindya             Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Pertahanan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh P residen. Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.     ...
Baca selengkapnya