Forum Mahasiswa Magang

   Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Papua di Jakarta Oleh: Ismi Sri Septiani        Organisasi kemasyarakatan (ormas) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 merupakan organisasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan. Berdasarkan fatwa Undang-Undang tersebut, secara eksplisit maupun implisit, organisasi kemasyarakatan (ormas) dibentuk untuk berpartisipasi dalam pembangunan domestik demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tentu saja pembentukan organisasi kemasyarakatan ini tidak mudah dilakukan, mengingat perlu adanya pemenuhan aturan-aturan yang harus dilakukan, agar visi misi yang dibangun oleh organisasi kemasyarakatan dapat berjalan beriringan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia.       Berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), masyarakat timur Indonesia yakni Papua, turut meng...

 Papua Juga Indonesia: Menyatu dalam Keberagaman Ditulis oleh: Syahnia Maharani Papua, sebagai bagian integral dari Indonesia, menyimpan kekayaan budaya dan keindahan alam yang luar biasa. Terletak di ujung timur Indonesia, Papua adalah rumah bagi berbagai suku dan komunitas yang memiliki tradisi dan bahasa yang unik. Keberagaman ini menambah kekayaan mosaik budaya Indonesia dan menegaskan betapa berbedanya setiap wilayah di tanah air kita. Dalam setiap upacara adat, seni, dan bahasa, terdapat nilai-nilai yang memperkaya identitas nasional kita sebagai bangsa. Namun, Papua sering kali terjebak dalam stereotip dan permasalahan yang menyertainya, seperti ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Meskipun kaya akan budaya dan potensi, banyak komunitas di Papua masih menghadapi tantangan besar dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Menyadari dan mengatasi ketimpangan ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap bagian Indonesia, termasuk Papua, memiliki kesem...

Kamis, 29 Agustus 2024 Di era globalisasi yang serba cepat ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial yang pesat telah membawa dampak besar bagi banyak aspek kehidupan. Meskipun begitu, Pancasila tetap menjadi pilar utama yang mengikat bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dan mempertahankan identitasnya di tengah perubahan yang terus menerus terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan akses informasi dan membuka peluang baru, namun juga berpotensi mengancam keberagaman budaya lokal serta nilai-nilai Pancasila jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, perubahan sosial yang cepat sering kali mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap terjaga dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Untuk menjaga identitas bangsa, beberapa langkah strategis...

  Menghidupkan Kembali Semangat Sumpah Pemuda di Era Digital Ditulis oleh: Syahnia Maharani Semangat Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tahun 1928 telah menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Deklarasi ini bukan hanya simbol dari persatuan bangsa, tetapi juga manifestasi dari tekad para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di era digital yang serba cepat dan penuh tantangan ini, semangat tersebut perlu dihidupkan kembali, agar generasi muda Indonesia dapat terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan cara yang relevan dengan perkembangan zaman. Era digital menawarkan peluang dan tantangan baru bagi anak muda Indonesia. Di satu sisi, akses informasi dan teknologi memungkinkan pemuda untuk berkolaborasi, belajar, dan berkarya tanpa batasan geografis. Namun di sisi lain, era ini juga menghadirkan tantangan seperti hoaks, polarisasi sosial, dan ketidakpastian ekonomi. Menghidupkan kembali semangat Sumpah Pemuda berarti mendorong pemuda untuk me...

Kunjungan Tim EDGE Group sebagai Upaya Peningkatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Emirat Arab Oleh : Ismi Sri Septiani dan Syahnia Maharani Pada tanggal 22 Agustus 2024, Ditjen Strahan Kemhan ikut serta dalam pelaksanaan rapat Kunjungan Tim EDGE Group Persatuan Emirat Arab (PEA) yang dilaksanakan di  Rupat Lantai I Gedung M. Sjafruddin Prawiranegara, Jalan Budi Kemuliaan No. 4-6 Jakarta Pusat, pada pukul 13.30 dipimpin oleh Dirrenbanghan Ditjen Renhan. Pertemuan tersebut tidak lain berpusat pada penawaran produk senjata, alat transportasi, teknologi komunikasi, cyber, dan amunisi. Tidak hanya itu, pihak Emirat Arab juga menyampaikan terkait dengan mekanisme perusahaan tersebut yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang ada di UAE. Setelahnya, disampaikan terkait dengan spesifikasi senjata yang dimiliki, mulai dari jenis atau nama alat tersebut, lalu sejauh mana kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing alat yang ditawarkan, dan bagaimana alat tersebut ketika beroperasi ...

"Indonesia Tengah Siapkan Diplomasi Pertahanan ke 11 Negara Sebagai Upaya Penanganan Isu Papua" Rabu, 21 Agustus 2024   Pada Rabu, 21 Agustus 2024, dilaksanakan rapat evaluasi Pokja Diplomasi Pertahanan (DP) di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya TNI Donny Ermawan T., M.D.S., serta Ketua Pokja DP Brigjen TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, S.IP., M.Sc. Rapat yang dilaksanakan membahas rencana strategis kunjungan diplomasi Indonesia ke 11 negara, yang bertujuan untuk mengatasi krusialitas isu Papua serta mendorong diplomasi pertahanan yang lebih efektif. Pokja DP merencanakan pembentukan empat tim yang akan berkunjung ke negara-negara seperti Australia, Prancis, Inggris, dan Fiji. Masing-masing tim akan membawa undangan dan poin-poin diskusi untuk mempererat hubungan dan kerjasama terkait isu Papua. Pertemuan diplomatik ini dijadwalkan berlangsung pada 21-30 November 2024 di Jakarta, den...

“ Kebersamaan yang Kokoh: Strategi Membangun Persatuan di Indonesia” Oleh Melia Puspita Dewi  Dalam konteks diplomasi pertahanan, kebersamaan yang kokoh adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan Indonesia. Diplomasi pertahanan bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling percaya dan kerjasama antara berbagai pihak baik domestik maupun internasional. Strategi ini memerlukan pendekatan yang holistik, di mana semua elemen bangsa, termasuk pemerintah, militer, masyarakat sipil, dan sektor swasta, berperan aktif dalam membangun persatuan. Melalui dialog yang terbuka dan koordinasi yang efektif, Indonesia dapat menciptakan sinergi yang menguatkan pertahanan nasional serta memperkuat posisi negara dalam arena internasional. Pentingnya diplomasi pertahanan dalam membangun kebersamaan terletak pada kemampuannya untuk mengatasi ancaman bersama dengan cara yang terkoordinasi. Indonesia memiliki beragam tantangan, mulai dari konflik regional...

    Rekonstruksi Strategi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Krisis Pertahanan Domestik Oleh : Ismi Sri Septiani Memaknai konsep pertahanan dalam kehidupan sehari-hari, cenderung berimplikasi pada upaya untuk melindungi atau mempertahankan sesuatu dari ancaman, serangan, atau gangguan. Namun bila masuk pada orientasi yang lebih luas, khususnya dalam konteks militer, pertahanan mengacu pada strategi, taktik, dan tindakan yang diambil oleh sebuah negara atau pasukan untuk menjaga keamanan wilayah dan integritas teritorial dari serangan musuh.  Strategi dalam menyusun pertahanan khususnya dalam skala pertahanan militer tentu membutuhkan waktu dan gagasan yang matang. Tentu tidak mudah dilakukan, namun hal ini sudah semestinya dilakukan agar upaya dalam menjaga keutuhan negara Indonesia dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya hal buruk yang dapat merugikan bangsa sendiri. Salah satu indikator fundamental yang dapat dilakukan yaitu melakukan identifikasi dan e...

Oleh: Syahnia Maharani Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Kementerian Pertahanan bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan pertahanan, perencanaan anggaran, serta pengembangan strategi keamanan nasional. Sebagai lembaga eksekutif yang berfokus pada pembuatan kebijakan, Kementerian Pertahanan memprioritaskan pengembangan doktrin, regulasi, dan koordinasi antar lembaga untuk memastikan kesiapan dan keberlanjutan sistem pertahanan. Di sisi lain, TNI sebagai implementator kebijakan pertahanan memiliki tugas operasional yang langsung berhubungan dengan penegakan keamanan, seperti pengamanan wilayah, operasi militer, dan penanggulangan ancaman. Namun, adanya perbedaan fokus antara kedua entitas ini sering menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Kementerian Pertahanan, sebagai pembuat kebijakan, mungkin tidak selalu memahami nuansa operasional di lapanga...